bahan makalah ETIKA

Pembahasan bobot masalah

Instrumen internasional hak asasi manusia memiliki beberapa

rujukan utama dalam menentukan cakupan dan batasan mengenai

‘kebebasan berekspresi’. Pondasi utama dalam menentukan batasan

kebebasan berekspresi berangkat dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia, tahun 1948. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan

pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada

suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima

dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa

saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.”

Batasan inilah yang selanjutnya menjadi rujukan bagi sejumlah instrumen

internasional lainnya, dalam mendudukan batasan dan kerangka konseptual

dari kebebasan berekspresi. Salah satunya yang menjadi rujukan utama

dalam menentukan batasan ini adalah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil

dan Politik tahun 1976, sebagaimana telah disahkan dalam hukum nasional

Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Mengenai kebebasan berekspresi, sebagaimana dikemukakan di

atas, ketentuan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political

Rights telah memberikan jaminan tegas mengenai hak atas kebebasan

berekspresi, sekaligus juga cakupannya yang dirumuskan secara detail dan

rigid sebagai berikut:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan

pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima

dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan

medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan,

dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan

pilihannya.

(3) Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan

kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut

dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut

hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan

untuk:

(a) menghormati hak atau nama baik orang lain;

(b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau

kesehatan atau moral masyarakat.

Beberapa instrumen internasional hak asasi manusia yang lain juga

memberikan penegasan perihal jaminan hak atas kebebasan berekspresi,

yang antara lain sebagai berikut:

(1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Rasial (1965), ketentuan Pasal 5 konvensi ini menegaskan kewajibankewajiban

mendasar negara-negara pihak pada Konvensi sebagaimana

diatur dalam Pasal 2, termasuk kewajiban di dalam Pasal 5 (d) (viii) untuk

menjamin praktik hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi.

(2) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (1979), dalam ketentuan Pasal 3 ditegaskan mengenai

kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil semua langkah yang

tepat, termasuk dengan membuat peraturan perundang-undangan di

semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan

budaya, untuk menjamin perkembangan dan pemajuan perempuan

sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan

dan menikmati hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar

persamaan dengan laki-laki.

(3) Konvensi tentang Hak-hak Anak (1989), disebutkan dalam Pasal 13

bahwa anak berhak atas kebebasan berekspresi dengan pembatasan.

Kemudian di dalam Pasal 17ditegaskan bahwa anak memiliki akses

terhadap informasi dan materi dari beraneka ragam sumber nasional dan

internasional khususnya informasi dan materi yang dimaksudkan untuk

memajukan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral serta kesehatan fisik

dan mental anak.

(4) Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan

Berekspresi dan Akses Informasi (1996). Kendati tidak mengikat

secara hukum (soft law) seperti halnya instrumen-instrumen tersebut

di atas (hard law), prinsip-prinsip yang diadopsi oleh sekelompok ahli

hukum internasional dan dimasukkan dalam laporan tahunan Pelapor

Khusus PBB tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan

Berpendapat dan Berekspresi tahun 1996 ini, secara bertahap telah

mulai diterima dan dikutip sebagai standard-standard definitif bagi

perlindungan kebebasan berekspresi dalam konteks keamanan nasional.

Dengan demikian, merujuk pada batasan instrumental yuridis sebagaimana

telah dipaparkan di atas, kebebasan berekspresi setidaknya mencakup tiga

jenis kebebasan ekpresi yaitu: a. kebebasan untuk mencari informasi; b.

kebebasan untuk menerima informasi; dan c. kebebasan untuk memberi

informasi termasuk di dalamnya menyatakan pendapat. Kebebasan

berekspresi juga melindungi semua informasi atau ide apapun termasuk dalam

hal ini fakta, komentar kritis, atau pun ide/gagasan. Jadi termasuk gagasan

yang bersifat sangat subjektif dan opini pribadi, berita atau pun informasi

yang relatif netral, iklan komersial, seni, komentar yang lebih bersifat politis/

kritis serta pornografi, dll. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua

bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, cetak, media seni serta media apa pun

yang menjadi pilihan seseorang. Perlindungan tersebut ditujukan pada semua

bentuk media: radio, televisi, film, musik, grafis, fotografi, media seni, dll,

termasuk kebebasan untuk melintas batas negara.

Batasan dalam survey

Berangkat dari cakupan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi

di atas, untuk keperluan survey—penelitian ini, kebebasan berekspresi

secara umum dapat dirumuskan sebagai kegiatan untuk mencari informasi,

memproduksi bentuk ekspresi, menyebarluaskan ekspresi, dan mengonsumsi

(menggunakan) ekspresi. Terkait dengan media ekspresinya, merujuk pada

sejumlah instrumen di atas, penelitian ini tidak akan membatasi bentuk-bentuk

“wahana” atau pun “media” yang dipakai untuk mengungkapkan ekspresi.

Dengan demikian, semua wahana atau media untuk mengungkapkan ekspresi

tercakup dalam penelitian ini (media—cetak, elektronik termasuk online;

pertunjukan; diskusi; poster; buku; film; dll).

Lebih sempit lagi dengan merujuk pada pada Komentar Umum

No. 34 ICCPR, yang khusus memberikan elaborasi atas Pasal 19 perihal

kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dikeluarkan oleh Komite Hak

Asasi Manusia PBB, mengenai bentuk ekpresi dan penyebarannya, definisi

“ekspresi” dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai:

“...lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam

gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat

kabar, pamflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam

hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi

elektronik dan bentuk-bentuk internet...”

Namun demikian, dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya,

serta pertimbangan utama situasi yang dianggap mewakili masalah kebebasan

bereskpresi di Indonesia, maka penelitian ini akan membatasi jenis informasi

atau jenis ekspresi, yang dianggap bisa mewakili situasi praktik kebebasan

berekspresi di Indonesia. Ketiga jenis ekspresi yang akan menjadi objek atau

fokus dari survey—penelitian ini, sebagai deskripsi atas praktik kebebasan

berekspresi di Indonesia, yaitu: a. ekspresi keagamaan/keyakinan; b. ekspresi

sosial politik; dan c. ekspresi budaya.

Komite Hak Asasi Manusia menekankan bahwa muatan Pasal 19

paragraf dua di atas, pada dasarnya adalah melindungi semua bentuk gagasan

subjektif dan opini yang dapat diberikan/sebarkan kepada orang lain.22 Untuk

itu, dalam menafsirkan ketiga ekspresi yang akan menjadi objek dalam

penelitian ini, “gagasan” dan “opini” menjadi muatan paling substantif dari

ketiga ekspresi tersebut. Oleh karena itu, definisi masing-masing ekspresi

tersebut dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Ekspresi agama/keyakinan

Ekspresi agama dalam penelitian ini didefinsikan sebagai semua

bentuk ekspresi gagasan atau opini yang berkaitan dengan agama

atau keyakinan.

b. Ekpresi sosial politik

Ekpresi politik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai

seluruh bentuk ekspresi gagasan atau opini yang terkait dengan

penyelenggaraan negara dan penggunaan kekuasaan negara, termasuk

juga di dalamnya pelayanan publik.

c. Ekpresi budaya

Ekspresi budaya dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seluruh

bentuk ekspresi gagasan atau opini tentang cara hidup masyarakat

yang mencakup antara lain identitas baik diri (individu) maupun

kelompok serta berbagai bentuk ungkapan kreatifitas.

Survey ini hendak memberikan gambaran mengenai situasi kebebasan

berekspresi di Indonesia dengan paparan berikut ini: (1) analisis peraturan

perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah (lokal)

khususnya wilayah yang menjadi ruang penelitian, baik yang memberikan

jaminan terhadap kebebasan berekspresi, maupun yang dianggap menjadi

kendala bagi praktik kebebasan berekspresi; (2) praktik pemenuhan hak

atas kebebasan berekspresi, yang dalam penelitian ini akan dilihat dari sisi

pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

Batasan-batasan kunci

Survey—penelitian ini merupakan telaah terhadap praktik hak atas kebebasan

bereskpresi, sehingga negara menempati posisi kunci sebagai pemangku

kewajiban (duty bearer) dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Lebih jauh

karena penelitian ini mengkaji masalah pemenuhan hak asasi manusia, maka

negara ditempatkan sebagai ‘agen’ atau pihak yang memiliki kewajiban untuk

menghormati (obligation to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi

(to fulfill) hak asasi manusia, sementara masyarakat/individu/kelompok warga

negara sebagai pemegang hak (rights holder) atau ‘prinsipal’. Hak asasi

manusia menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini. Namun demikan,

supaya dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai situasi

kebebasan berekspresi di Indonesia, terhadap pelaku pelanggaran kebebasan

berekspresi akan dibagi menjadi tiga ketegori, ‘negara’, ‘masyarakat’, dan

‘bisnis’. Pelanggaran oleh masyarakat dan kelompok bisnis akan sangat

terkait dengan kewajiban negara untuk bertindak secara layak (failure to act)

guna melindungi dan menjamin kebebasan warganegaranya, baik melaui

instrumen peraturan perundang-undangan maupun aparat negara. Berikut

batasan-batasan kunci dalam praktik praktik kebebasan berekspresi di

Indonesia:

1. Pelaku

Pelaku adalah individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran

terhadap hak atas kebebasan berekspresi baik secara langsung

maupun tidak langsung. Pelaku ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Negara

Negara adalah aparat atau personil (termasuk individu yang

menyandang status pejabat negara) yang melakukan pelanggaran

baik secara langsung (by commission) maupun tidak langsung

(by omission) terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Termasuk

membiarkan terjadinya pelanggaran oleh pihak ketiga (masyarakat

dan bisnis), serta tidak memproses secara hukum pelakunya.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah pelaku non-negara, baik individu maupun

kelompok, yang menggunakan kekuatannya untuk membatasi atau

mengurangi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi.

c. Bisnis

Entitas bisnis adalah pelaku non-negara yang menggunakan kekuatan

ekonominya untuk mempengaruhi, membatasi atau mengurangi

pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi.

2. Korban

Korban adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran

pelanggaran hak atas kebebasan berekespresi. Kelompok masyarakat

dalam hal ini mencakup sekelompok orang yang menyatu oleh

karena kesamaan agama, etnis, pandangan atau pun profesi, baik

yang mengelompok dalam sebuah lembaga profit (perusahaan media/

rumah produksi, dll) atau pun kelompok yang menyatu dalam bentuk

organisasi non-profit (berbadan hukum tertentu), juga kelompok yang

tidak menyatu secara resmi yang merupakan kumpulan individu.

Kesimpulan

Ada setidaknya dua hal besar yang bisa disimpulkan dalam survey mengenai

situasi praktik kebebasan berekspresi di Indonesia ini. Pertama

terkait dengan kebijakan hukum yang mengatur kebebasan berekspresi, baik

yang melindungi maupun membatasi, di tingkat nasional atau pun lokal.

Kedua mengenai temuan atas praktik kebebasan berekspresi, yang terekam

dalam perlindungan dan pelanggaran terhadapnya. Karakteristik yang

berbeda di tiap propinsi juga menjadi satu sorotan penting dalam melihat

praktik ini, meski lagi-lagi survey ini tak hendak membuktikan hubungan

kausalitasnya dengan praktik ekspresi.

Regulasi: melindungi dan membatasi

Dalam hukum nasional, Indonesia sesungguhnya telah mengalami kemajuan

yang cukup pesat, pada konteks penciptaan kebijakan yang melindungi hak atas

kebebasan berekspresi. Hal ini setidaknya bila dibandingkan dengan situasi

ketika Orde Baru berkuasa, yang tak pernah memiliki aturan jelas mengenai

perlindungan dan pembatasan ekspresi, namun pembatasan terjadi di sanasini.

UUD1945 hasil amandemen bahkan secara khusus telah menyantumkan

jaminan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, termasuk

mekanisme pembatasannya. Indonesia pasca-otoritarian juga sangat aktif

untuk melakukan pengesahan sejumlah instrumen internasional HAM ke

dalam hukum nasionalnya, termasuk yang mengatur perlindungan kebebasan

berekspresi. Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

menjadi UU No. 12 Tahun 2005, adalah satu contoh utama.

Reproduksi kebijakan dalam rangka memastikan tegaknya hak atas

kebebasan berekspresi juga tercermin dari lahirnya sejumlah undang-undang,

yang secara khusus dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan hak ini.

Dirunut dari awal reformasi, Indonesia memulainya dengan pembentukan UU

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian UU No. 40 Tahun

2009 tentang Pers, selanjutnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa

aturan peninggalan kolonial dan otoritarian yang membatasi ekspresi, juga

telah dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya

UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pelarangan Barang Cetakan, dan beberapa

ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden,

yang diatur di KUHP. Sayangnya tidak semua aturan dalam genus tersebut

dibatalkan, tentang penghinaan misalnya, aturan pokok pidana penghinaan di

KUHP, masih terus dipertahankan sampai hari ini. Kemudian juga keberadaan

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, yang dalam

praktinya seringkali membatasi ekspresi agama.

Tidak hanya mempertahankan pembatasan yang sudah ada,

setelah satu dasawarsa reformasi, negara juga mulai membentuk kebijakan

pembatasan baru, yang kerap tak sepaham dengan prinsip-prinsip pembatasan

yang dibolehkan. Bahkan, penelitian ini menemukan sejumlah inkonsistensi

dalam sandaran pembatasan, antara UUD 1945 dengan peraturan perundangundangan

di bawahnya, termasuk juga prinsip pembatasan yang diakui

masyarakat internasional. Beberapa undang-undang bahkan keluar dari

prinsip pembatasan yang dibolehkan, atau menggunakan dasar pembatasan

yang belum pernah di kenal sebelumnya. Nilai agama, moral, kepatutan,

dan kesusilaan mendominasi argumen pembentuk undang-undang untuk

melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Materi pembatasan yang tak sejalan dengan prinsip pembatasan

dan berakibat pada disfungsi hak atas kebebasan berekspresi, antara lain

tergambar dalam muatan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informsi dan

Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No.

17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Ketidaktepatan pembatasan dalam

UU ITE telah mengganggu praktik hak berpendapat dan hak memperoleh

informasi; sementara UU Pornografi menghambat ekspresi budaya; dan UU

Intelijen Negara menjadi tembok penghalang besar dalam pemenuhan hak atas

informasi, hampir seluruh area informasi bisa diklaim rahasia menurut undangundang

ini.

Pada tingkat lokal, juga memberikan gambaran yang hampir

mirip dengan kancah nasional. Meluasnya kewenangan daerah sebagai

pengejawantahan penguatan otonomi daerah, salah satunya berimplikasi

pada ‘gemarnya’ daerah untuk menciptakan seluruh aturan, termasuk yang

berkaitan dengan praktik kebebasan berekspresi. Sejumlah daerah membentuk

peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi publik, dengan tujuan

memenuhi hak atas informasi, selain mencegah praktik korupsi. Namun

dalam praktiknya pun tak semulus yang diharapkan, ganjalan tetap ada,

bahkan ada juga yang aturannya justru tidak selaras dengan UU KIP, yang

justru menghambat akses informasi.

Niat untuk mengatur dalam wujud pembentukan kebijakan daerah,

sayangnya tidak sebatas pada upaya melindungi, tetapi juga nafsu untuk

membatasi. Keleluasaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah

seakan menjadi ruang untuk berlomba-lomba menciptakan aturan yang

membatasi kebebasan sipil warganya, kebebasan berekspresi khususnya.

Lagi-lagi, atas dasar moralitas dan agama, mereka membentuk aturan yang

justru melahirkan diskriminasi dan membatasi kebebasan berekspresi,

dalam semua dimensi dan aspeknya. Tekan dari kelompok intoleran seperti

kian menambah semangat bagi pemerintah untuk membuat aturan yang

membatasi, kelompok minoritas seringkali jadi korbannya.